Kuliah Umum Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB

Kekuatan Media Massa Ancaman Bagi Demokrasi?


Jakarta: Dalam fungsi tradisionalnya, media massa sering diposisikan sebagai ‘’watch dog’’ kekuasaan. Bahkan diletakkan sebagai pilar ke-4 negara demokrasi, diluar kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Tujuannya adalah sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan. Maksudnya pemberitaan dan opini media massa bisa menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara.
‘’Melalui kebebasan pers itulah akan terwujud suatu pemerintahan yang hati-hati, cerdas dan bijaksana. Karena itu kebebasan freedom of publication menjadi salah satu prasyarat terwujudnya system demokrasi,’’ kata Staf Hali Menkominfo, Henry Subiakto pada kuliah umum Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB (Universitas Mercu Buana) di Kampus UMB Menteng Raya no. 29, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10).
Akan tetapi, kata Henry Subiakto-- yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi dan komersialisasi media massa telah memunculkan persoalan baru. Dewasa ini media massa tumbuh tidak hanya menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan. Media massa itu sendiri telah menjadi kekuatan yang berpengaruh secara politik, ekonomi dan budaya.
‘’Kekuatan media massa justru bisa menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi,’’ katanya.
Dewasa ini telah terjadi gejala ketidakpercayaan di seluruh dunia terhadap institusi politik. Warga negara semakin tidak berdaya di hadapan institusi politik, ekonomi, dan juga di hadapan media massa. Ini ironi.
Dalam konteks kekhawatiran terhadap perkembangan media massa, Henry mengutip analisis pakar komunikasi Robert Mc Chesney bahwamembangun system media massa sangat penting untuk mendemokratisasikan masyarakat.
Bagi Chesney, demoatis tidaknya suatu negara tak cukup hanya dilihat dari system politiknya saja. Dia menekankan pentingnya perubahan system media sebagai bagian dari demokratisasi masyarakat.
‘’Maka jutaan orang yang dulunya tak pernah memikirkan tentang media, sekarang bekerja keras, berjuang mengubah system dan kebijakan media. Mendemokratisasikan masyarakat harus pula dilakukan kampanye untuk mengubah system media. Jika itu tidak dilakukan, hasilnya akan semakin jauh dari yang diharapkan,’’ papar Henry yang juga dosen program poascasarjana Universitas Airlangga. DJO